Wali Kota dan Ketua DPRD Bukittinggi Terima WTP ke - 9 Dari BPK RI Perwakilan Sumbar

Bukittinggi--Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.

WTP tersebut diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi, kepada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Ketua DPRD Beny Yusrial yang didampingi Sekda Martias Wanto, Assisten III, Syafnir, Kepala Badan Keuangan, Herriman, Inspektur, Elvina Kartika Esya dan beberapa ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi lainnya, di Kantor Perwakilan BPK RI Sumatra Barat, Padang, Rabu (25/05).

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Lantik 9 Pejabat Tinggi Pratama

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan penilaian atas LHP LKPD 2021 dengan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

“Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. Ini merupakan WTP kesembilan yang diraih Bukittinggi secara berturut - turut, " ungkap Wako Erman.

Baca juga: BPBD Sumbar Akan Luncurkan Aplikasi Digital Logistik dan Peralatan

Wako juga mengapresiasi kerjasama, sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan anggaran yang baik, akuntabel dan transparan.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi kinerja Pemko Bukittinggi yang telah sembilan kali  meraih WTP secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

"Alhamdulilah, atas nama pimpinan DPRD dan anggota bersyukur dan mengucapkan terima kasih sesuai dengan penilaian BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Kota Bukittinggi kembali mendapatkan opini WTP untuk kesembilan kalinya, " tutur Beny.

Lanjut katanya, tentunya kami dari legislatif, akan tetap bersinergi dengan Pemko Bukittinggi dalam menciptakan Pemeritahan yang baik. Hal itu tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi.(Linda/Kominfo).

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai